Anies Baswedan mengatakan, negara tidak boleh marah jika ada yang mengkritik pemerintah. Baper adalah singkatan dari membawa perasaan. Istilah ini bisa digunakan untuk seseorang yang memiliki sifat sensitif dan sering menggunakan emosinya untuk bereaksi terhadap suatu peristiwa dan objek lainnya.
Kandidat presiden dari koalisi Change for Unity menyinggung soal kebebasan berpendapat. Anies percaya, negara dengan institusi politik yang inklusif dan melayani akan mempertahankan kesempatan warga negara untuk menyuarakan aspirasinya tanpa rasa takut.
“Negara inklusif adalah negara yang tidak peduli. Negara yang membuka ruang kritik, negara atau pemerintahan punya kekuatan aparatur, punya kekuatan anggaran, punya kekuatan media, bahkan punya kekuatan senjata,” kata Anies dalam perayaan HUT ke-21 Tahun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).
Menurut Anies, tidak boleh menjadi barang milik rakyat, kata-kata, bahkan yang dilarang untuk disampaikan. “Biarkan kata-kata orang muncul,” katanya.
Karena itu, saat ini ada pasal yang dikenakan jika seseorang mengeluarkan pendapatnya. Sehingga ke depan harus ada pasal dalam undang-undang yang secara tegas dan jelas melarang penganiayaan terhadap kebebasan berekspresi.
Selain itu, Anies juga mencontohkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan, pemerintah harus menjadi tempat pengaduan dan kritik dari masyarakat.
“Ketika kita berada di pemerintahan, kita menjadi kotak surat untuk keluhan dan kritik. Itu harus diterima, itu datang dengan pekerjaan. Itu bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu dianiaya, dan itu yang kita lakukan bersama di Jakarta,” ujarnya.
Intervensi Bebas
Selain itu, Anies berharap agar aparatur pemerintah memberdayakan hukum agar mandiri dan bebas dari campur tangan masyarakat. Dimana, sistem ketatanegaraan yang berjalan harus menjunjung tinggi pilar-pilar demokrasi. Hal ini dilakukan dengan memberdayakan cabang-cabang pemerintahan untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan.
“Untuk pedagang, pedagang saja, jangan jadi pedagang dan pejabat serta regulator, apalagi membuat regulasi terkait perdagangan yang mereka buat dan juga tidak memiliki rangkap jabatan, apalagi jabatan yang bertumpuk-tumpuk,” ujar Anies.
Anies juga mengatakan, negara demokrasi harus memastikan meritokrasi berjalan di pemerintahan. Artinya tidak mengistimewakan setiap elemen keluarga sekalipun berada dalam lingkaran kekuasaan.
“Juga pastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan kepada keluarga. Negara yang memiliki lembaga yang melayani tersebut cenderung menjunjung tinggi rule of law. Sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang hukum agar mandiri dan bebas dari campur tangan politik, transparan dalam mengambil keputusan,” katanya.
Pantauan, Anies Baswedan dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan bersama para elite UKM yakni Ketua Dewan UKM Salim Segaf, Presiden UKM Ahmad Syaikhu, dan Sekjen UKM Aboe Bakar Al-Habsyi di panggung HUT ke-21 UKM, Sabtu (20). /5) sore ini.
Tampak pula Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wakil Ketua NasDem Ahmad Ali melangkah ke panggung Milad.
Sementara itu, sejumlah tokoh nasional yang hendak menyampaikan pidato kebangsaan membatalkan kehadirannya di lokasi. Mereka yang membatalkan kehadirannya antara lain Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY digantikan putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Sedangkan Surya Paloh digantikan oleh Ahmad Ali.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Pengurus Cabang UKM dan Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia.