Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku kaget menerima begitu banyak pertanyaan seputar pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara darinya. Padahal proyek IKN merupakan program prioritas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Padahal, menurut Anies, isu IKN yang disodorkan seringkali bernada politik.
Anies menjelaskan, dalam berbagai kesempatan dirinya kerap diminta pendapatnya soal IKN dibanding isu lain seperti harga pangan dan minyak. Padahal menurut Anies, program yang terencana dan memiliki landasan yang kokoh tidak membutuhkan otot politik. Sebaliknya, program tanpa rencana atau landasan yang kokoh cenderung membutuhkan kekuatan politik.
“Saya kadang heran kenapa IKN selalu ditanyakan ke saya. Sebenarnya ada pertanyaan di alam bawah sadar kita kan?” kata Anies dalam Rapat Kerja Nasional APEKSI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7). Selain Anies, forum yang mempertemukan walikota se-Indonesia itu juga mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Namun, Anies menilai perkembangan IKN yang sedang berlangsung akan terus berlanjut jika dilandasi dengan perencanaan yang baik. Namun, Anies tak menjelaskan secara gamblang posisinya terkait pembangunan IKN tersebut.
Sebelumnya, Anies berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan IKN jika terpilih menjadi presiden periode 2024-2029. Menurutnya, pembinaan IKN perlu dilanjutkan karena sudah tertuang dalam UU No. 3-2022 tentang Ibukota Negara.
Meski menyatakan sikapnya untuk melanjutkan proyek IKN, Anies tak mau berkomentar dan memberikan pendapatnya terkait pemindahan ibu kota. Menurut Anies, persoalan pemindahan ibu kota bukan lagi pada tataran gagasan tetapi pada tataran implementasi. Ia tidak mau terlibat dalam pembahasan pro dan kontra terkait IKN.
“Ini berbeda ketika kami membicarakan hal ini dua tahun lalu. Waktu itu masih berupa gagasan,” kata Anies saat dialog gagasan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, awal Februari lalu.
Berbeda dengan Anies, kedua kubu pendukung justru menunjukkan tanda-tanda tidak mendukung pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota. Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat dalam berbagai kesempatan kerap mengkritik perkembangan IKN.
Anies Baswedan adalah calon presiden yang awalnya diusung oleh Partai Nasional Demokrat. Saat ini, ia mendapat dukungan dari dua partai lain, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Meski begitu, Anies dan koalisi belum memutuskan calon wakil presiden yang akan mendampinginya.
Dukungan dari PKS, Demokrat, dan Nasdem menjadi tiket bagi Anies untuk maju di Pilpres 2024. Pasalnya, perolehan suara ketiga partai di Pilpres 2019 sudah melewati ambang batas presiden sebesar 25 persen kursi DPR atau 20 persen. perolehan suara sah pada Pemilu 2019.
Reporter: Andi M. Arief