Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran peremajaan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan alias Alutsista untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Jokowi, penghematan belanja alutsista TNI mendesak seiring langkah pemerintah untuk menekan potensi dampak krisis pangan global akibat perubahan iklim.
“Modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi keuangan negara, anggaran negara APBN kita sangat terbatas,” kata Jokowi saat memberikan amanat dalam Peringatan ke-78 Hari TNI di Monas Jakarta pada Kamis (5/10).
Jokowi mengatakan, saat ini ada 22 negara yang sudah menghentikan ekspor pangan. Dia meminta kepada seluruh prajurit untuk lebih peka dan memiliki kesadaran terkait urusan pangan sebagai penentu stabilitas bangsa.
“Untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik caranya maupun peruntukannya,” ujar Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi tak memungkiri bahwa peremajaan alutsista merupakan tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa. “Uang dari rakyat sebisa mungkin harus dibelanjakan dan diputar kembali untuk rakyat,” ujar Jokowi.
Kementerian Pertahanan memiliki alokasi anggaran Rp135,44 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Alokasi belanja kementerian yang dibawahi oleh Prabowo Subianto itu merupakan yang terbesar kedua di antara kementerian/lembaga (K/L) lainnya.
Meski jadi salah satu yang tertinggi, namun anggaran tersebut turun Rp8,82 triliun atau 6,11% dibanding outlook 2023 yang nilainya Rp144,26 triliun.
Mayoritas anggaran Kementerian Pertahanan dalam RAPBN 2024 bakal digunakan untuk program dukungan manajemen senilai Rp78,12 triliun serta modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana-prasarana pertahanan sejumlah Rp39,47 triliun.