Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran untuk kementeriannya mencapai Rp 138,39 triliun untuk 2024. Angka tersebut naik dari rencana sebelumnya senilai Rp 128 triliun.
Basuki menjelaskan anggaran tersebut bertambah untuk kebutuhan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, salah satunya Bandara VVIP. Selain itu, tambahan anggaran lebih dari Rp 10 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik lainnya.
“Anggaran Kementerian PUPR 2024 adalah Rp 138,39 triliun, terutama masuk tambahan IKN airport VVIP dan infrastruktur prioritas seperti pasar-pasar,” kata Basuki di Istana Kepresidenan, Rabu (26/7).
Basuki menjelaskan anggaran yang dikucurkan dalam konstruksi Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara adalah Rp 2,7 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun landasan pacu dan landasan keluar-masuk pesawat.
Basuki menyampaikan anggaran tersebut belum termasuk anggaran perbaikan jalan di daerah oleh pemerintah pusat. Adapun, program tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Ia menjelaskan Inpres tersebut membuat Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan senilai Rp 14,6 triliun pada tahun ini dan Rp 15 triliun pada 2024. Basuki menyatakan tambahan anggaran untuk 2024 tersebut telah dialokasikan oleh Bendahara Umum Negara.
Terakhir, Basuki menjelaskan tambahan anggaran Kementerian PUPR 2024 yang telah ditetapkan hari ini akan digunakan untuk membangun daerah otonomi baru. Seperti diketahui, ada 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Basuki mencatat infrastruktur prioritas yang akan di wilayah tersebut adalah kantor gubernur, akses bandara, dan perumahan ASN. Anggaran yang dikucurkan pada tahun depan untuk otonomi baru tersebut mencapai Rp 8 triliun.
Untuk diketahui, pemerintah berencana mengucurkan total anggaran pembangunan tiga daerah otonomi baru senilai Rp 11 triliun. Sebanyak Rp 3 triliun telah dikucurkan untuk digunakan Kementerian PUPR sepanjang 2023.
Sebelumnya, Basuki mengatakan, Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi lintas tahun anggaran serta mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi atau OPOR, dan direktif presiden pada tahun depan.