BPJS Kesehatan mengklaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Protection (UHC) menjadi percontohan bagi negara lain, khususnya di Asia, karena mampu menarik banyak anggota.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti pada Kongres ke-15 International Health Economics Association (IHEA) di Cape Town International Convention Center, Afrika Selatan, Minggu (9/7).
“Program JKN dapat dikatakan sebagai salah satu wujud kerjasama besar yang dirasakan di Indonesia, karena sistem pembiayaan kesehatan dilakukan melalui skema yang terintegrasi,” ujarnya.
Dalam kongres tersebut, Ghufron memaparkan komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakatnya. Per 1 Juli 2023, jumlah peserta JKN telah mencapai 258,9 juta orang atau 93,81% dari total penduduk Indonesia.
“Menjelang 10 tahun pelaksanaan, komitmen politik pemerintah yang kuat untuk mewujudkan UHC terus dipertahankan. Sejak 10 tahun terakhir, BPJS Kesehatan telah melalui berbagai proses hingga kini telah terbentuk ekosistem JKN yang matang,” ujarnya.
Dikatakannya, meski di awal pelaksanaan terdapat tantangan dari segi kapasitas pembiayaan program, BPJS Kesehatan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan kebijakan dan menghasilkan berbagai inovasi dan peningkatan layanan untuk meningkatkan keberlangsungan program JKN.
“Selain itu, meskipun saat ini penggunaan program telah meningkat atau pulih pasca pandemi COVID-19, secara finansial program ini masih dalam kondisi keuangan yang kuat. Tidak ada lagi utang ke rumah sakit,” katanya.
Dijelaskannya, untuk mencapai kualitas UHC, BPJS Kesehatan juga sedang dalam proses transformasi kualitas pelayanan karena sebagai badan layanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan. BPJS Kesehatan memulai dengan melakukan transformasi struktural dan kultural.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga akan mendorong penyesuaian kebijakan program JKN atau revisi Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan bagi peserta JKN, misalnya meningkatkan pembiayaan kesehatan di perdesaan.
Menurutnya, salah satu tantangan untuk mencapai UHC adalah mempekerjakan pekerja sektor informal yang relatif sehat, memiliki pendapatan yang tidak stabil, namun memiliki hambatan untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Berbagai strategi dan program secara khusus didedikasikan untuk membantu rekrutmen segmen membership ini.
“Mulai dari memperjuangkan pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal tinggi untuk menjamin warga yang belum terdaftar dan melakukan pemetaan, penyisiran, menyelenggarakan program pendaftaran/peserta pendaftaran (PESIAR) bekerjasama dengan perangkat desa,” ujarnya.
Kongres IHEA, yang diadakan setiap dua tahun, adalah satu-satunya forum global bagi para ekonom kesehatan untuk membahas perkembangan metodologi terbaru, mempresentasikan temuan penelitian terbaru, dan mengeksplorasi implikasi penelitian ini terhadap kebijakan dan praktik kesehatan.
Kongres IHEA juga menampilkan presentasi lintas spektrum ekonomi kesehatan. Dalam kongres tersebut, hadir beberapa pakar dan pemerhati pembiayaan kesehatan dari universitas dan lembaga dunia.