Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), PT Freeport Indonesia bekerja sama memulihkan ekosistem mangrove seluas 2.000 hektare di Kalimantan Timur.
Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung oleh Kepala BRGM Hartono Prawiatmaja, Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas, dan didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di pantai Banua Patra, Balikpapan hari ini (10/6).
Hartono menargetkan BRGM merestorasi 600 ribu hektare lahan mangrove yang terdegradasi pada 2024. Restorasi yang dimaksud melalui penanaman dan pemeliharaan.
Kerja sama tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan hutan mangrove, serta program Presiden Joko Widodo atau pemerintahan Jokowi. Menurutnya, menjadi kebanggaan tersendiri jika ada hutan rawa mangrove yang indah di Ibu Kota Negara atau IKN pada tahun 2045, dan merupakan hasil kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
“Luas mangrove seluas 600 ribu hektare bukan perkara sulit jika stakeholder, pelaku usaha ikut berpartisipasi, tidak hanya di IKN tapi juga di lokasi lain,” kata Hartono dalam jumpa pers di Balikpapan, Sabtu (10/6).
Berdasarkan Perpres Nomor 120 Tahun 2020, pemerintah menargetkan restorasi hutan mangrove di sembilan daerah prioritas, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.
Menurutnya, restorasi hutan mangrove perlu dilakukan. Hal ini karena tumbuhan tersebut dapat mencegah erosi, tsunami, angin kencang, mengatasi pencemaran, menjadi habitat biota laut, serta menghasilkan sumber kehidupan dan hutan bagi masyarakat setempat.
“Mangrove juga merupakan ekosistem lahan basah yang menyimpan karbon tinggi,” tambah Hartono.
Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pemulihan ekosistem mangrove dinilai penting. “Ekosistem mangrove adalah bagian dari komitmen kami. Lingkungan harus dijaga,” ujarnya.
Tony menargetkan penanaman mangrove seluas 500 ribu hektare dalam setahun termasuk lahan bekas tambang. Apalagi 10 ribu hektar di Mimika.