Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak para investor peleburan di kawasan industri untuk aktif memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk memberikan peningkatan keterampilan kepada penduduk agar memiliki daya tawar dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dalam proyek peleburan.
Airlangga secara khusus menugaskan Kementerian Perindustrian untuk membangun Politeknik yang sesuai dengan kebutuhan pekerja pabrik atau smelter. “Ini mengurangi gap antara generasi muda lulusan di daerah ini dengan kebutuhan pabrik,” kata Airlangga saat ditemui wartawan usai agenda peletakan batu pertama pabrik Bahodopi, Jumat (10/2).
Selain untuk meningkatkan nilai dan daya saing penduduk lokal, penyaluran akses pendidikan bagi penduduk lokal dinilai sebagai upaya positif untuk menutupi potensi konflik horizontal antara masyarakat dengan tenaga kerja asing.
Himbauan ini berlaku bagi seluruh investor di kawasan industri, khususnya para pelaku bisnis di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. “Saya menghimbau korporasi untuk mengirimkan sebanyak mungkin warga Morowali untuk mengikuti pendidikan agar bisa bekerja di lingkungan perusahaan,” kata Airlangga.
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat untuk selalu menjaga kondisi kondusif di area kerja pabrik atau smelter di kawasan industri. “Pertumbuhan yang pesat akan diikuti dengan kesejahteraan masyarakat. Karena investasi berarti lapangan pekerjaan, hal ini harus dikomunikasikan kepada masyarakat,” kata Airlangga.
Sebelumnya, bentrokan antara pekerja Indonesia dan pekerja asing di kawasan peleburan nikel PT GNI (Gunbuster Nickel Industry) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah terjadi pada Sabtu (14/1). Konflik horizontal ini juga mendapat perhatian dari legislatif.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto mengatakan, pemerintah perlu segera mengkaji izin operasi PT GNI pascatabrakan yang menyebabkan dua pekerja tewas. Dia berharap pemerintah bisa mencabut izin usaha perusahaan secara permanen.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah tidak menganggap remeh bentrokan yang menewaskan dua buruh itu. Menurutnya, tawuran antar buruh bisa saja dipicu oleh persoalan mendasar dan bukan hanya karena perbedaan pendapat antar kelompok buruh.
“Selain itu, bentrokan ini terjadi setelah kebakaran dan aksi mogok kerja buruh,” kata Mulyanto dalam siaran persnya, Senin (16/1).