Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung Menteri Koordinator atau Menko yang menyatakan mendukung perubahan konstitusi. Hal itu disampaikan Anies dalam acara “Temu Kebangsaan KAHMI dan Dialog Kepemimpinan” yang diselenggarakan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jaya (KAHMI) di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) sore.
“Kok ada orang di posisi penting, ini posisi penting Menko, berapa orang yang mau mendukung perubahan konstitusi,” kata Anies dikutip dari kanal YouTube Official Kahmi, Jumat (17/3). ).
Dalam kesempatan itu, Anies menyayangkan pernyataan perubahan konstitusi oleh Menko yang dibuat di ruang terbuka. Meski begitu, Anies tak menyebut secara detail siapa menteri koordinator yang dimaksud.
Untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat 4 posisi Menteri Koordinator. Mereka adalah Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kemaritiman dan Investasi, serta Menko PMK.
Awalnya, Anies menyebut kualitas demokrasi di Indonesia tidak menurun. Namun, menurutnya, partai-partai yang tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi kini lebih berani mengungkapkan pemikirannya.
“Oleh karena itu, kita yang berkomitmen pada demokrasi harus lebih kuat dalam mengungkapkan pikiran kita,” kata Anies.
Di sisi lain, Anies mengaku membicarakan perubahan konstitusi bukanlah hal yang tabu. Meski begitu, menurut dia, upaya perubahan konstitusi perlu dilakukan secara serius untuk memastikan konstitusi tetap berjalan sesuai dengan semangat reformasi 1998.
“Jadi kita kelola, karena kalau tidak akan rusak,” kata Anies.
Lebih lanjut dikatakannya saat ini yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah netralitas dari pihak yang memegang kekuasaan. Ia berharap pemilu dan pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tahun 2024 dapat berjalan lebih baik.
Silaturahmi KAHMI dihadiri oleh beberapa tokoh nasional. Mereka adalah mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam.