Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui tambahan anggaran Rp 15 triliun untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Keputusan ini diambil pada Jumat (9/6).
Mengutip The Financial Express, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan tambahan Rp 15 triliun akan digunakan untuk pembangunan tahun ini. Jumlah tersebut menambah alokasi anggaran yang telah disetujui sebelumnya sebesar Rp22 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan IKN pada tahun 2023.
“Makanya, Juni (2024) Presiden bisa tinggal di sana,” kata Said Abdullah dikutip dari The Financial Express.
Indonesia bekerja untuk menyelesaikan pembangunan IKN pada pertengahan 2024, terutama kantor administrasi utama ibu kota, termasuk istana presiden dan gedung kementerian utama, dengan setidaknya 16.000 PNS, tentara dan polisi pindah ke IKN tahun depan.
Hingga Maret 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan proyek pembangunan IKN telah menyerap anggaran sebesar Rp24,16 triliun. Anggaran terserap untuk 39 paket yang masih dalam tahap pengerjaan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek IKN mencapai 76 paket pekerjaan sejak 2022 hingga 2024. Sebanyak 76 paket diperkirakan menelan biaya Rp 62,27 triliun. Saat ini Kementerian PUPR juga telah melelang 37 paket proyek IKN lainnya dengan total Rp21,41 triliun.
“Hitungan kami untuk IKN tahun 2020-2024 sekitar Rp 62,27 triliun dengan 76 paket kerja,” kata Basuki saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (7/6).
Kementerian PUPR juga mendapatkan tambahan pagu anggaran tahun 2023. Sebagai informasi, Kementerian PUPR awalnya mendapat pagu tahun anggaran 2023 hanya sebesar Rp 125,22 triliun.
Kementerian PUPR kemudian mendapat tambahan pagu sebesar Rp15,7 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp 140,92 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut berasal dari Sukuk Nasional sebesar Rp2,08 triliun, pinjaman dipercepat atau hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp6,84 triliun, dan Bagian Anggaran Umum Bendahara Umum Negara atau BUN 999 sebesar Rp6,78 triliun. 5,61 triliun dari anggaran tambahan tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur IKN.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/6) memberikan tawaran baru untuk pengembangan IKN senilai $32 miliar kepada investor di Singapura.
Mengutip Reuters, saat berbicara dalam konferensi yang berfokus pada keberlanjutan yang diselenggarakan oleh Temasek Holdings Singapura, Kepala Negara menawarkan 300 paket pengembangan senilai US$2,6 miliar kepada investor yang berminat mengembangkan IKN, dan menjanjikan keuntungan yang tinggi.
“Semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir, investasi Anda di Indonesia tetap aman dan pembangunan ibu kota nusantara tetap berjalan,” kata Presiden, dikutip dari Reuters.