Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan keuangan senilai Rp33,9 miliar kepada sembilan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat bagian terbesar, mencapai Rp 11,8 miliar.
Ganjar Pranowo dan perwakilan sembilan parpol di Semarang, Kamis (4/5) menandatangani penyerahan bantuan dana kepada parpol.
Kesembilan partai politik itu meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Partai Amanat (PAN), dan Demokrat.
Ganjar menjelaskan, bantuan keuangan partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tahun 2023.
Masing-masing parpol mendapat bantuan dana sebesar Rp 2.000 per suara sah hasil pemilu 2019, dan nilai tersebut meningkat dari sebelumnya Rp 1.200 per suara.
“Tentu ada kewajiban undang-undang kami untuk memberikan bantuan kepada partai politik. Kemarin jumlahnya Rp 1.200 per suara, sekarang naik menjadi Rp 2.000,” katanya usai menandatangani penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik seperti dikutip Antara, Kamis (4/5).
Orang nomor satu di Jawa Tengah itu berharap bantuan dana ini bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Ganjar berpendapat, dana sebesar itu tidak seberapa untuk fungsi partai yang harus melaksanakan pendidikan politik, agregasi politik, dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dan partisipasi dalam pemerintahan.
“Fungsi ini memang tidak mudah, tapi saya yakin dan paham betul teman-teman dari partai politik akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Beberapa di antaranya karena mereka sudah memiliki pengalaman berbelanja yang baik,” katanya.
Ganjar berpesan kepada parpol penerima dana agar memperhatikan masalah tata kelola keuangan parpol. Ini termasuk transparansi dan akuntabilitas untuk penggunaannya. Karena itu, saat audit dilakukan, semua parpol berada pada posisi yang tidak melanggar aturan.
Jumlah bantuan yang diterima sembilan partai politik di Jawa Tengah meliputi:
PDI Perjuangan mendapat bantuan dana Rp 11,8 miliar, PKB Rp 5,4 miliar, Partai Golkar Rp 3,4 miliar, Partai Gerindra Rp 3,2 miliar, PKS Rp 2,4 miliar, PPP Rp 2,2 miliar, Partai Demokrat Rp 1,9 miliar, PAN Rp 1,7 miliar, Partai NasDem Rp 1,6 miliar