Ijtima Ulama Nusantara telah mewajibkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, untuk memenangkan partai tersebut pada pemilu 2024 mendatang.
Dalam amanat tersebut, Ijtima Ulama Nusantara juga memasang target bagi politisi PKB untuk meraih kursi di parlemen.
“Berikan amanah penuh kepada Gus Muhaimin dalam menentukan arah dan kebijakan PKB, khususnya dengan target 100 kursi DPR RI,” kata Wakil Sekretaris Dewan PKB Maman Imanulhaq di Jakarta, Sabtu (14/1) seperti dikutip oleh Antara.
Selain itu, forum juga bersepakat menjadi wadah bagi seluruh kiai dan nyai, serta para mubaligh se-Indonesia yang peduli terhadap politik kebangsaan.
“Forum ini merupakan wadah untuk bersilaturahmi termasuk ajang kompetisi ide dan gagasan untuk kemajuan Indonesia,” imbuhnya.
Ijtima Ulama Nusantara juga memberikan beberapa rekomendasi lain agar seluruh peserta menjadi pejuang bangsa untuk kemenangan PKB. Termasuk mengawal program yang diperjuangkan Fraksi PKB di DPR RI.
Kemudian, Ijtima Ulama Nusantara menyarankan agar PKB tetap memperjuangkan politik kiai, terutama menyangkut kesejahteraan, perlindungan anak, penghentian kekerasan seksual terhadap perempuan, hingga transparansi keuangan negara.
“Kami ingin menciptakan proses demokrasi yang kondusif,” katanya.
PKB menggelar Ijtima Ulama Nusantara selama dua hari di Jakarta. Acara yang diinisiasi oleh Majelis Syura DPP PKB ini mengambil tema “Bakit Ulama BersaMelindungi Indonesia”. Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka forum ini pada Jumat (13/1).
Dalam pidato pembukaannya, Wapres mengatakan bahwa perbedaan pilihan merupakan keniscayaan jelang penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2024. Untuk itu, Ma’ruf Amin berharap tidak ada lagi perdebatan yang berujung pada perpecahan di negeri ini.
“Kita berharap pemilu ini tidak merusak keutuhan bangsa ini, tidak menimbulkan perpecahan, perdebatan ini,” kata Wapres dalam sambutannya di Hotel Milenium, Jakarta, Jumat (13/1) seperti dikutip dari laman resminya. Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Wapres, perdebatan tentang perbedaan pilihan politik harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kepentingan nasional, tanpa menimbulkan permusuhan.
“Cinta tanah air adalah sebagian dari iman, maka dari itu ketika membingkai isu politik, kita jaga semuanya termasuk menjaga tanah air,” terangnya.
Sementara itu, Muhaimin berharap forum Ijtima Ulama Nusantara dapat turut serta mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Cak Imin, sapaan akrabnya, menegaskan fenomena politik uang yang menurutnya dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Untuk itu, dia berharap agar Kiai bisa merumuskan fatwa hukum transaksi uang dalam menentukan pilihan di setiap pemilu.
“Kami mohon doa restu, tausiyah, fatwa yang harus diteguhkan, khususnya mohon fatwa dalam Ijtima’ Ulama ini untuk meneguhkan hukum menerima amplop dalam menentukan pilihan di setiap pemilu,” ujarnya.