Presiden Joko Widodo berencana mengakhiri Pelaksanaan Kegiatan Pembatasan Sosial (PPKM) pada akhir tahun ini. Pasalnya, penyebaran Covid-19 masih terus meningkat.
Namun, pemerintah diminta tidak terburu-buru membatalkan kebijakan ini. Pasalnya, masih banyak kegiatan sosial saat Natal dan Tahun Baru yang dapat memicu penyebaran Covid-19.
“Saya kira harus menunggu awal Januari, baru bisa dikatakan terkendali,” kata pakar epidemi Universitas Griffith Dicky Budiman kepada Katadata.co.id, Kamis (21/10).
Faktor lain yang membuat pemerintah berhati-hati adalah meningkatnya kasus di China. Pengalaman sebelumnya, munculnya infeksi dan mutasi baru bisa menimbulkan efek domino ke negara lain.
“Kalau proteksinya kita turunkan, berarti membuka peluang masuknya virus,” ujarnya.
Dicky juga berharap pemerintah dapat terus meningkatkan vaksinasi ulang ketika PPKM sudah dicabut. Jika hal itu bisa dilakukan, akhir wabah di Indonesia akan segera terlihat.
“Jika perlindungan modal dan kekebalan dicabut, ini pada akhirnya akan membuat kita mundur,” katanya.
Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, juga berharap pemerintah segera mengimplementasikan vaksin booster, terutama untuk lansia dan mereka yang berisiko. “Itu untuk menjaga tingkat imunitas yang tinggi,” katanya.
Namun berbeda dengan Dicky, Pandu menilai PPKM sudah saatnya diakhiri. Pasalnya, dari hasil survei serologi usai Lebaran, sebanyak 98% penduduk sudah memiliki antibodi Covid-19.
“Cakupan vaksinasi ganda juga cukup tinggi,” ujarnya.
Selain itu, kasus baru tersebut tidak diikuti gejala berat seperti varian sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah hanya perlu menjaga imunitas masyarakat secara berkelanjutan.
“Ada peningkatan kasus, tidak diikuti keparahan yang berujung rawat inap, ICU, bahkan kematian,” kata Pandu.
Reporter: Andi M. Arief