Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya memperbanyak sertifikasi lahan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur. Jokowi memasang target 126 juta bidang tanah dapat tersertifikasi hingga akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI pada 2024.
Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyertifikasi 106 juta bidang tanah atau 84% dari target yang ditetapkan.
“Semoga tahun 2024 angka 126 juta sudah rampung semua. Kalau kepeleset ya masuk presiden berikutnya, setahun harusnya rampung. Ini mempercepat proyek yang ada, karena legalnya, sertifikatnya, ada semua,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pembuka Infrastructure Forum di Kota Kasablanka Jakarta pada Rabu (13/9).
Pada kesempatan tersebut, dia mengapresiasi kinerja BPN yang telah melakukan sertifikasi lahan secara masif. Menurut Jokowi, capaian tersebut menanjak progresif dari catatan tahun 2015 yang menunjukan penyertifikatan tanah pada angka 46 juta.
Kendati demikian, dia terus mendorong BPN untuk mengakselerasi sertifikasi tanah yang saat ini masih tertahan di kisaran 500.000 bidang tanah per tahun.
Jokowi menilai sertifikasi lahan merupakan langkah utama untuk pembangunan sebuah proyek. “Kerja itu harus detil, gak mungkin proyek sebanyak itu, gak akan bisa selesaikan meski anggaran dan duitnya ada,” ujarnya.
Jokowi juga menyoroti adanya polemik yang timbul antara aparat keamanan dan sejumlah warga di Rempang, Batam Kepulauan Riau. Dia menilai, polemik itu dipicu oleh kesalahpahaman, terutama pada aspek ganti rugi pengukuran dan relokasi warga yang terdampak pengembangan kawasan Eco City.
Jokowi mengatakan telah menghubungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera meluruskan sekaligus membenahi komunikasi dengan masyarakat terdampak. “Urusan di Rempang, tadi tengah malam saya telpon kapolri, ini hanya salah komunikasi di bawah,” kata Jokowi.
Dia juga berpesan kepada para penegak hukum di lapangan agar menggunakan cara humanis saat berkomunikasi dengan warga Rempang. Lebih lanjut, kata Jokowi, sikap sejumlah warga Rempang yang menolak untuk direlokasi kemungkinan dipicu oleh lokasi lahan ganti rugi yang tidak sesuai.
“Diberi ganti rugi, diberi lahan rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu harus diselesaikan. masa urusan seperti itu musti sampai presiden,” ujar Jokowi.
Pemerintah bersama BP Batam berkomitmen untuk menyediakan lahan untuk warga Rempang yang direlokasi untuk pengembangan Kawasan Rempang Eco City.
Masyarakat terdampak juga diberikan uang sangu senilai Rp 1.034.636 per orang dalam setiap kartu keluarga (KK) per bulan. Biaya tersebut digunakan untuk biaya hidup selama masa relokasi dan pembangunan hunian dari pemerintah. Tiap keluarga terdampak relokasi juga mendapatkan tanah 500 meter persegi dan bangunan rumah ukuran tipe 45 senilai Rp 120 juta.
“Selalu saya ingatkan jangan justru menggunakan pendekatan represif, masyarakat kalau ada ganti untung itu senang. Karena memang harga yang diberikan yang terbaik,” kata Jokowi.