Kejaksaan Agung akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo pada Senin (3/7). Dito diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020 hingga 2022.
“Betul, Senin akan diperiksa,” kata Wakil Jaksa Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Minggu (2/7) seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah Johnny G Plate yang berstatus Menteri Komunikasi dan Informatika.
Tersangka lainnya adalah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif, Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki, Direktur Utama PT Mora Telematics Indonesia Yohan Suryanto, Komisaris Sinergi PT Solitechmedia Irwan Hermawan, dan orang kepercayaan Irwan Windi Purnama. Tersangka lainnya bernama Mukti Ali dari PT Huawei Technology Investment.
Baik Plate, Anang dan Yohan menghadapi persidangan atas dakwaan tersebut. Sedangkan sidang Irwan dkk akan digelar pada Selasa (4/7).
Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menghitung total kerugian negara akibat dugaan korupsi proyek infrastruktur BTS 4G mencapai Rp 8 triliun.
Mengacu pada dakwaan yang dilontarkan JPU, rincian hasil audit yang dilakukan BPKP terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama terkait kajian dukungan lastmile BAKTI 2021, dan kategori kedua terkait penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung.
Untuk kegiatan kajian dukungan lastmile BAKTI 2021, kerugian tercatat sebesar Rp1,77 miliar. Hal ini terjadi karena tidak adanya pembayaran untuk menunjang studi sesuai alokasi.
Kemudian untuk rincian kegiatan penyediaan infrastruktur dan infrastruktur pendukung BTS, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat total kerugian keuangan negara untuk 958 site yang telah dibangun per 31 Maret 2022 (1-2) senilai Rp679 miliar. Selanjutnya, total pembayaran bersih untuk 3.242 situs yang belum dibangun hingga 31 Maret 2022 sebesar Rp 7,35 triliun.
Dengan kerugian di dua kategori pekerjaan tersebut, BPKP membukukan total kerugian sebesar Rp 8,032 triliun.