Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penanganan kemiskinan di ibu kota terhambat dengan bertambahnya pendatang baru.
Karena itu, dia meminta kepada pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) untuk selalu mendata pendatang di wilayahnya. Pemerintah pusat telah menetapkan target pengurangan kemiskinan sebesar 7% pada tahun 2024 dan 0% untuk kemiskinan ekstrim.
“RT dan RW perlu membantu ketua mukim dan lurah dalam menangani pendatang baru,” kata Heru saat menghadiri kegiatan Rukun Warga (RW) Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, dalam siaran pers dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sabtu (4/2).
Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/pelayanan sosial.
Heru berharap seluruh pihak di ibu kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Karena seharusnya, dengan bantuan/bakti sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, dapat meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.
Selain itu, untuk target stunting di bawah 14% pada 2024, Heru mengimbau kepada pengurus RT dan RW untuk terus membantu ibu hamil rutin memeriksakan kandungannya dan ibu membawa anaknya yang berusia di bawah dua tahun dan di bawah lima tahun ke puskesmas. posyandu agar gizi anaknya membaik, dapat terpantau.
“Dengan terpantaunya situasi anak terduga stunting, pengurus RT/RW bersama Dasawisma sekaligus dapat memastikan apakah bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang diberikan sesuai dengan target,” ujar Heru.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 200 ribu orang pada September 2022 dibandingkan enam bulan sebelumnya. Kemiskinan meningkat akibat dampak kenaikan harga BBM terhadap PHK massal.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menjelaskan ada beberapa fenomena yang mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan pada September 2022 meski pemulihan ekonomi terus berlanjut.
Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2022 secara triwulanan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun secara tahunan tumbuh lebih kuat. Pertumbuhan konsumsi masyarakat selama Juli-Agustus 2022 secara tahunan juga melambat sebesar 0,12% dibandingkan triwulan sebelumnya.
Upah harian buruh tani pada September 2022 juga turun 1,99% dibanding Maret. “Kejadian lain yang juga akan mempengaruhi kemiskinan kita adalah sepanjang September 2022 akan terjadi PHK di sektor padat karya seperti industri tekstil, sepatu, dan perusahaan teknologi,” kata Margo, Senin (16/1).