Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jenderal Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya sedang mengkaji pencopotan kepala daerah di tingkat gubernur.
“Kami sedang melengkapi kajian dengan para ahli,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin (30/1).
Dia menjelaskan, pencopotan jabatan gubernur karena pada dasarnya fungsi tersebut terlalu tidak efektif dan dibarengi dengan alokasi anggaran yang besar.
“Tahap pertama ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Muhaimin saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Senin.
Wakil Ketua DPR itu menegaskan, sistem politik saat ini di era reformasi perlu dievaluasi secara komprehensif.
“PKB mengusulkan pemilihan langsung, hanya pemilihan presiden dan pemilihan bupati dan walikota,” ujarnya.
Muhaimin menuturkan, melalui forum workshop, pihaknya akan meminta para pakar dan tokoh untuk memberikan refleksi dan saran. Khususnya, rekomendasi politik bagi perjuangan PKB dan NU ke depan.
Sejumlah pembicara yang hadir dalam workshop tersebut antara lain KH Said Aqil Siroj, KH As’ad Said Ali, KH Masdar Farid Mas’udi, Fachry Ali, KH Ahmad Baso, Sudjiwo Tejo, hingga Nyai Hj. Badriyah Fayumi.