Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berhati-hati dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia, bahkan terbesar di dunia.
Dalam sambutannya pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu (17/12), Jokowi menjelaskan peran Bawaslu dalam mengawal pemilu, menempati posisi sentral dalam membangun pemilu berkualitas.
“Dibandingkan pemilu sebelumnya, ini akan sangat besar. Hati-hati tentang ini dan ini mungkin yang paling sulit. Hati-hati dengan ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dengan cakupan elektoral yang luas,” kata Jokowi.
Dengan pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, kata Jokowi, bekal Indonesia sudah lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu mendatang yang jauh lebih berkualitas.
Menurut Jokowi, kualitas pemilu merupakan landasan politik penting dalam bernegara dan pemerintahan.
“Untuk menjaga keutuhan pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tingkatan pemilu. Seluruh proses harus diawasi dengan sangat ketat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk menciptakan pemilu yang berkualitas,” ujar Presiden.
Presiden juga mengingatkan bahwa kepercayaan adalah kunci dalam proses demokrasi. Menyelenggarakan pemilu yang terpercaya akan menghasilkan legitimasi yang kuat.
Jokowi juga mengingatkan masalah yang kerap terjadi di setiap pemilu, yakni persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kerap dijadikan bahan tudingan kecurangan.
Oleh karena itu, Presiden berharap melalui Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, penyusunan DPT diawasi secara menyeluruh, bahkan Bawaslu diminta melaporkan jika ada pihak yang menghalangi proses tersebut.
“Kalau ada kendala, apalagi dari pemerintah yang tidak kooperatif, Pak Rahmat Bagja akan lapor ke saya karena masalah DPT ini sangat penting. Dari tahun ke tahun, ini selalu material dan sangat mempengaruhi kepercayaan, mempengaruhi kepercayaan rakyat kita,” kata Jokowi.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU Indonesia Hasyim Asy’ari, Ketua Balai Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan Pjs. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.