Usai rapat pimpinan umum pada Jumat (2/6), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan kembali melakukan komunikasi lanjutan. Apakah interaksi politik ini merupakan sinyal bagi PAN untuk bergabung dengan PDIP?
“Rapat untuk membahas hasil rapat PAN dengan PDIP akan dibicarakan dengan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPW) PAN se-Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas, Ketua Umum PAN di luar acara. Rapat Kerja Daerah (Rakerwil) II di Ballroom Hotel M. Bahalap, Kalimantan Tengah, Sabtu (3/6).
Pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, menurut Zulhas, membahas tawaran PDIP mendukung bakal calon presiden (calon) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
“Tentu PAN sangat mengapresiasi dan menghormati tawaran tersebut. Selama ini PAN juga dekat dengan Encik Ganjar, sudah lama mengenal dan mengikuti jejak kepemimpinan Encik Ganjar,” lanjutnya.
Tak hanya membahas dukungan terhadap capres, kata dia, pertemuan PAN dan PDIP juga membahas tentang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan komunikasi lain terkait perlunya pertemuan serupa digelar kembali, terutama jelang tahun politik.
Sinyal positif dari pertemuan itu muncul dari sikap Zulhas yang menyebut PAN dan PDIP memiliki ideologi yang sama.
“Saya dekat dengan PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri dekat dan Pak Ganjar Pranowo juga dekat. Toh Pak Ganjar sudah berhasil memimpin sebagai Gubernur Jateng saat ini,” ujar Zulhas.
Zulhas memastikan PAN akan kembali menindaklanjuti komunikasi dengan PDI Perjuangan melalui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Kemarin sudah disepakati PDI Perjuangan juga akan mengunjungi DPP PAN,” ujarnya.
Meski begitu, lanjut Zulhas, keputusan mendukung PAN untuk capres tertentu 2024 masih menunggu hasil musyawarah internal partai. Pandangan dan masukan seluruh kader akan diakomodasi agar seluruh mesin politik yang dimiliki PAN dapat berjalan harmonis.
“Rapat untuk membahas hasil rapat PAN dengan PDIP akan dibahas bersama seluruh Pengurus Daerah (DPW) PAN se-Indonesia,” kata Zulhas.
Di sisi lain, meski sinyal politik berubah haluan, Gabungan Indonesia Bersatu (KIB) yang dipimpin PAN, Parti Golongan Karya (Golkar), dan Parti Pembangunan Bersatu (PPP) dipastikan tidak bubar. Bahkan PAN juga akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
“Koordinasi ini juga akan membahas KIB,” kata Zulhas.
Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilihan Umum), calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik peserta pemilu. pemilihan.
Syaratnya, mereka harus memperoleh sekurang-kurangnya 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya.
Saat ini terdapat 575 kursi di DPR, sehingga capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus mendapat dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Pasangan calon juga dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2019 dengan jumlah suara sah minimal 34.992.703 suara.