SEPUTAR BERITA VIRAL TERUPDATE
Kontroversi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda Pilkada 2024 masih berlangsung. Padahal, pakar hukum Bivitri Susanti menilai keputusan menunda pilkada selama dua tahun, enam bulan, tujuh hari merupakan keputusan yang salah. Menurutnya, penundaan pilkada hanya bisa dilakukan di satu daerah dan tidak berskala nasional. “Menurut saya keputusan itu salah, karena melanggar undang-undang, bahkan melanggar […]
Masyarakat Konsumen Indonesia atau KKI menganggap gugatan yang diajukan PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU terhadap 18 pengguna Meikarta yang tergabung dalam Perhimpunan Masyarakat Peduli Konsumen (PKPM) Meikarta tidak memiliki dasar hukum. Gugatan perdata senilai Rp 56 miliar diajukan karena pengguna Meikarta unjuk rasa di depan gedung DPR dan Bank Nobu pada 2022. MSU merupakan […]
