Kontroversi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda Pilkada 2024 masih berlangsung. Padahal, pakar hukum Bivitri Susanti menilai keputusan menunda pilkada selama dua tahun, enam bulan, tujuh hari merupakan keputusan yang salah. Menurutnya, penundaan pilkada hanya bisa dilakukan di satu daerah dan tidak berskala nasional. “Menurut saya keputusan itu salah, karena melanggar undang-undang, bahkan melanggar […]
Gugatan Parti Prima telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah satu putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan pemilu 2024 dan melakukan tahapan pemilu dari awal. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan partainya akan mengajukan banding atas keputusan tersebut dan akan tetap melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. “Kalau kami sudah mengajukan upaya […]